Jambi (Boemimelayu.com) – Adanya tuntutan masyarakat Lubuk Kambing, Rantau Benar serta Pulau Pauh terkait usulan ukur ulang HGU PT Bukit Kausar ( Anak Perusahaan PTPN IV Regional IV ) merupakan buntut dari dugaan ketidaksesuaian luasan HGU dengan luasan tanaman PT. Bukit Kausar. masyarakat menilai tanaman sawit PT Bukit kausar itu terlalu luas.
Ditemui ditempat terpisah, Christian Napitupulu seorang penggiat agraria provinsi jambi yang kebetulan adalah putra daerah tanjung jabung barat menilai langkah ukur ulang HGU PT Bukit Kausar itu adalah Langkah yang baik diwujudkan pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat , hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah Tanjung Jabung Barat siap memberikan keterbukaan kepada masyarakat terkait luas penguasaan PT Bukit Kausar.
Dia juga menjelaskan akan ada HGU yang akan berakhir dalam waktu dekat ini dengan luasan 1000 ha, sementara dari data yang didapatnya diduga ada 24 jumlah HGU Bukit Kausar dengan variasi keluasan hingga yang terkecil 1,1 hektare, begitu juga adanya aktivitas perkebunan diluar HGU karena bentuk tutupan HGU PT Bukit Kausar tersebut tidak tertutup penuh, ada spot – spot kosong yang tidak didalam HGU, sementara tutupan lahannya adalah Kelapa Sawit milik PT Bukit Kausar.
christian juga menambahkan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit didalam Kawasan hutan, hal ini juga merugikan negara, apalagi dalam prosesnya PT Bukit Kausar tidak pernah mengurus proses keterlanjuran, ini harus ditegakkan karena aturan negara sudah jelas, jangan pula perusahaan negara melanggar aturan negara.
Christian juga menegaskan dalam pengukuran nanti ATR/BPN harus Profesional dalam menjalankan pengukuran serta harus ada diskusi terbuka pasca pengukuran kepada perwakilan masyarakat disekitar PT Bukit Kausar yang difasilitasi oleh pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat, agar kedepannya penyelesaian konflik bisa bersifat terbuka.
Baca juga berita kami di:
