Jambi — Ribuan tenaga honorer dari berbagai instansi di bawah Pemerintah Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (20/05/2025). Mereka menuntut kejelasan status kerja dan perbaikan kesejahteraan, yang selama ini dinilai terabaikan pasca kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
Massa aksi yang mengenakan seragam dominan biru serta kombinasi hitam-putih itu bergantian menyampaikan orasi di tangga utama gedung DPRD. Sejumlah anggota dewan tampak hadir dan menemui para demonstran secara langsung untuk mendengarkan tuntutan mereka.
Dalam orasinya, para honorer mengungkapkan keresahan atas ketidakpastian status kerja mereka. Mereka merasa digantung tanpa kejelasan oleh pemerintah daerah, sementara kontribusi mereka selama bertahun-tahun belum diimbangi dengan pengakuan formal maupun jaminan kesejahteraan.
“Kami ini bukan relawan, kami pekerja. Tapi hingga kini, status kami masih abu-abu. Tidak jelas, tidak pasti. Sementara tanggung jawab tetap kami jalankan setiap hari,” ujar salah satu orator dengan nada tegas.
Menanggapi aksi tersebut, beberapa perwakilan anggota DPRD menyatakan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer. Mereka berjanji akan membawa isu ini ke dalam agenda pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat.
Sebelumnya, aksi besar ini sempat direncanakan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025, dengan estimasi peserta mencapai 2.500 orang yang akan menggelar aksi di DPRD dan Kantor Gubernur Jambi. Namun, entah karena alasan teknis atau koordinasi internal, pelaksanaan aksi diundur sehari kemudian.
Meski jumlah peserta aksi pada akhirnya jauh di bawah perkiraan awal—diperkirakan hanya sekitar seratusan orang—semangat dan tuntutan yang disuarakan tetap menggema lantang di pelataran kantor wakil rakyat. Aksi hanya terfokus di lingkungan DPRD tanpa melanjutkan ke Kantor Gubernur seperti yang direncanakan.
Baca juga berita kami di:
