JAMBI – Penanganan dugaan praktik 86 dalam kasus narkotika jenis ganja seberat 1 kilogram di Kabupaten Kerinci, Jambi, kembali menjadi sorotan. Ketika dugaan keterlibatan oknum aparat belum memperoleh penjelasan tuntas, pemilik akun media sosial CakapCuap justru dikabarkan mendapat panggilan dari Polda Jambi setelah pemberitaan mengenai perkara tersebut viral.
Pemanggilan itu memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Apalagi, perkara yang diangkat CakapCuap berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus narkotika.
Dalam video pemberitaan yang disampaikan Lawrence Sibarani, muncul pernyataan mengenai dugaan aliran uang 86. Uang tersebut disebut-sebut berkaitan dengan kepentingan memasukkan anak ke institusi kepolisian. Pernyataan ini menjadi persoalan serius karena menyentuh bukan hanya dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara narkotika, melainkan juga integritas proses rekrutmen anggota Polri.
Tentu, pernyataan tersebut masih harus dibuktikan. Namun, justru karena menyangkut institusi penegak hukum, dugaan itu semestinya ditelusuri secara terbuka dan objektif. Publik berhak mengetahui apakah aliran uang yang disebutkan telah diperiksa, siapa saja pihak yang dimintai keterangan, dan bagaimana perkembangan penyelidikan atas dugaan tersebut.
Sebelumnya, Kapolres Kerinci menyampaikan bahwa Kasat Narkoba yang berkaitan dengan persoalan ini sedang menjalani pemeriksaan etik oleh Propam Polda Jambi. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran telah menjadi perhatian internal kepolisian.
Namun, pemeriksaan etik saja belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan publik. Propam perlu memastikan apakah pemeriksaan mencakup seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan praktik 86 dan pernyataan mengenai penggunaan uang untuk kepentingan masuk kepolisian.
Di tengah belum jelasnya perkembangan pemeriksaan itu, kabar pemanggilan pemilik akun CakapCuap justru menambah polemik. Apa dasar pemanggilan tersebut? Dalam kapasitas apa pemilik akun dimintai keterangan? Apakah sebatas klarifikasi atas informasi yang disebarkan atau terdapat dugaan tindak pidana lain yang sedang ditangani?
Polda Jambi perlu menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Tanpa penjelasan yang memadai, pemanggilan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pihak yang mengangkat dugaan penyimpangan justru lebih cepat berhadapan dengan aparat dibandingkan pengungkapan substansi perkara yang menjadi sorotan.
Jika materi yang dipersoalkan berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu menjadi perhatian. Hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan merupakan mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan persoalan pemberitaan.
Memang, unggahan di media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik. Namun, perbedaan platform tidak menghapus hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penanganannya tetap harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tanpa intimidasi.
Dalam negara demokratis, kritik terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari kontrol publik. Kepolisian tidak hanya dituntut menegakkan hukum, tetapi juga harus bersedia diawasi ketika kewenangannya dipersoalkan.
Kini, ada dua hal yang perlu dijawab Polda Jambi. Pertama, sejauh mana Propam menelusuri dugaan praktik 86 dalam perkara ganja 1 kilogram di Kerinci, termasuk pernyataan Lawrence Sibarani mengenai dugaan aliran uang untuk kepentingan masuk kepolisian. Kedua, apa dasar dan tujuan pemanggilan pemilik akun CakapCuap.
Keduanya tidak boleh saling mengaburkan. Pemanggilan pihak yang menyampaikan informasi tidak boleh menggantikan kewajiban institusi untuk mengusut dugaan penyimpangan yang menjadi pokok persoalan.
Kepercayaan publik terhadap Polri tidak dibangun dengan mempersempit ruang kritik. Kepercayaan itu tumbuh ketika institusi berani membuka fakta, menindak anggotanya yang terbukti melanggar, dan memastikan hukum berlaku setara, termasuk bagi mereka yang mengenakan seragam kepolisian.
About the Author
