Sarolangun, Jambi — Kemarahan masyarakat Kabupaten Sarolangun memuncak akibat kondisi jembatan penghubung yang semakin hari kian rusak parah. Jembatan yang menjadi akses vital bagi warga sekitar kini tampak nyaris tak layak dilintasi, terutama oleh kendaraan roda dua dan kendaraan kecil. Masyarakat menduga kuat kerusakan ini disebabkan oleh aktivitas angkutan batubara yang melintas setiap hari dengan tonase melebihi batas aman.
Efendi, Anggota Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Jambi, dalam keterangannya menyebutkan bahwa kondisi jembatan tersebut bukan semata-mata akibat faktor usia. Ia menegaskan bahwa beratnya beban truk-truk batubara yang melintas serta kualitas konstruksi jalan yang rendah menjadi faktor utama penyebab kerusakan infrastruktur tersebut.
“Kita semua tahu, jembatan ini sudah lama dibangun. Tapi kerusakan separah ini baru terjadi saat angkutan batubara mulai lewat terus-menerus. Tonase truk yang berlebihan ditambah dengan mutu jalan yang buruk, jelas mempercepat kerusakan,” ujar Efendi kepada awak media, Jumat (17/5).
Kondisi ini telah berdampak serius pada aktivitas sehari-hari warga. Beberapa pengendara motor bahkan harus turun dari kendaraan dan mendorong motor mereka melintasi bagian jembatan yang berlubang besar dan berlumpur saat hujan. Anak-anak sekolah, ibu-ibu, hingga petani mengeluhkan terhambatnya mobilitas akibat kerusakan tersebut.
Warga pun telah berulang kali melayangkan protes, baik ke pemerintah daerah maupun ke pihak perusahaan tambang batubara. Namun, hingga kini, belum ada tindakan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki jembatan atau membatasi tonase kendaraan berat yang melintas.
Masyarakat mengancam akan melakukan aksi blokade jalan apabila tidak ada respons cepat dari pihak terkait. “Kami sudah lelah dijanjikan terus. Kalau minggu depan tidak ada perbaikan atau kejelasan dari pemerintah dan perusahaan, kami akan tutup jalan. Ini sudah menyangkut keselamatan nyawa!” tegas salah satu warga dengan nada geram.
Kerusakan infrastruktur akibat aktivitas tambang batubara memang bukan kali pertama terjadi di Provinsi Jambi. Namun, kasus di Sarolangun ini kembali menegaskan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri ekstraktif yang kerap mengabaikan dampak sosial dan lingkungan.
Masyarakat kini berharap agar Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Pemerintah Provinsi Jambi segera turun tangan, memperbaiki jembatan, memperketat pengawasan tonase kendaraan tambang, serta menindak tegas perusahaan yang lalai terhadap dampak operasionalnya. Sebab jika dibiarkan, bukan hanya jembatan yang akan ambruk, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Baca juga berita kami di:
