*OPINI*
*Oleh : Firmansyah Lawyer*
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I terus mendorong penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), khususnya di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.
Upaya ini ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan menghapus catatan merah dalam indeks integritas serta pengawasan.
Plh Deputi Korsup KPK, Edi Suryanto, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pencegahan Korupsi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Jambi, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK.
Di Jakarta pada Rabu 14 mei 2025 lalu Edi menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak agar tata kelola daerah berjalan tanpa tumpang tindih kebijakan maupun praktik yang merugikan keuangan negara.
Lalu pada hari saptu 17 mei 2025 di Jambi geger beredar berita OTT Pejabat Pemprov Jambi oleh KPK di sebuah hotel berbintang di Kota Jambi.
Menyikapi isu OTT KPK ini saya coba berfikiran positif dengan membandingkan peristiwa ditahun 2017, dimana seminggu sebelum terjadinya OTT oleh KPK, juga diadakan rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi yang dihadiri oleh wakil Ketua KPK di Jambi, pada saat itu Gubernur Jambi menyatakan komitmen bersama dalam pencegahan Tipikor, namun disanyangkan selang beberapa hari kemudian terjadi OTT di Jambi.
Fenomena KPK memberikan sinyal sebelum OTT dengan rakor pencegahan, fenomena ini terjadi dibeberapa daerah di Indonesia.
Mungkin inilah yang menyebabkan merebaknya isu OTT KPK di kota Jambi saptu kemarin.
Sebagai Advokat saya sangat mengapresiasi kinerja KPK dalam pemeberantasan Tipikor, dan berpesan kepada kepala daerah di Jambi untuk mencegah, menghidari tidak melakukan Tipikor, cukuplah peristiwa kelam 2017, cukuplah masyarakat hari ini mempertanyakan kinerja Pemimpin di Jambi, jangan sampai dijawab dengan OTT KPK.
Jakarta, 18 Mei 2025
Firmansyah
Silahkan di kutip
Baca juga berita kami di:
