JAMBI – Persoalan legalitas lahan PT. Sarolangun Sawit Lestari Utama (SLUM) memasuki babak baru. Karang Taruna Desa Karang Mendapo, Kabupaten Sarolangun, resmi melaporkan sejumlah persoalan perusahaan tersebut kepada DPRD Provinsi Jambi. Salah satu isu utama yang disorot adalah kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat sekaligus dorongan agar persoalan operasional dan pengelolaan lahan PT SLUM mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif.
Karang Taruna mempertanyakan dasar penerbitan HGU PT SLUM, termasuk kejelasan luas areal, masa berlaku izin, serta kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti laporan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama Komisi III menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi perusahaan.
Rencana tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi respons administratif atas laporan masyarakat, tetapi menjadi langkah konkret untuk memeriksa kondisi faktual di lapangan dan menelusuri berbagai persoalan yang dilaporkan.
Pemeriksaan juga diharapkan melibatkan instansi teknis dan aparat pengawas lingkungan hidup agar aspek legalitas lahan, aktivitas perusahaan, serta kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan dapat diperiksa secara menyeluruh.
Karang Taruna Desa Karang Mendapo berharap komitmen DPRD Provinsi Jambi tersebut segera direalisasikan. Mereka meminta agar laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada agenda pertemuan atau janji peninjauan, melainkan ditindaklanjuti hingga terdapat kejelasan atas persoalan yang dipersoalkan masyarakat.
Selain status HGU, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar wilayah operasional juga menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada realisasi sidak DPRD Provinsi Jambi ke PT SLUM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan persoalan yang dilaporkan memperoleh pemeriksaan terbuka, objektif, dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.