Jambi (Boemimelayu.com) – Menyusul beredarnya pernyataan publik yang menyoroti pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus kebakaran gudang minyak ilegal di Desa Simpang Sungai Duren, sejumlah pihak menilai ada upaya pengaburan isu utama: penegakan hukum.
Pernyataan tersebut, yang menyebut bahwa penyebutan nama anggota TNI tanpa bukti yang jelas dapat mencoreng institusi, dinilai kontraproduktif terhadap upaya transparansi dan pengungkapan kebenaran. Media dan aktivis justru menegaskan bahwa yang sedang diperjuangkan adalah keadilan dan kejelasan hukum bukan pembentukan opini tanpa dasar.
Media: Kritik Bukan Serangan, Tapi Bentuk Pengawasan
“Kami tidak menuduh, kami mengabarkan. Ketika sumber menyebutkan adanya dugaan keterlibatan anggota aktif, itu bukan berarti vonis. Justru ini mendorong agar institusi TNI menunjukkan keseriusan dalam penanganan internal mereka,” ujar Dandi Bratanata, Pemimpin Redaksi Arahnegeri.
Ia menegaskan bahwa kerja jurnalistik berdasarkan prinsip verifikasi dan keberimbangan. “Kalau nama disebut, itu berdasarkan kesaksian, informasi dari lapangan, dan upaya konfirmasi yang sudah kami lakukan ke aparat terkait,” lanjutnya.
Menurutnya, alih-alih membungkam media dan netizen, pihak berwenang seharusnya mendorong proses hukum berjalan terbuka. “Kalau memang tidak terbukti, silakan bantah secara resmi, bukan menyerang media atau publik yang kritis.”
Jangan Alihkan Fokus dari Masalah Utama.
Dandi juga menyampaikan pernyataan yang beredar di media sosial. Ia mengingatkan bahwa terlalu cepat menganggap kritik sebagai pencemaran institusi justru berbahaya bagi demokrasi.
“Masalahnya bukan pada siapa menyebut nama siapa, tapi pada aktivitas ilegal yang nyata-nyata terjadi. Gudang ilegal terbakar, nyaris menewaskan orang, merusak lingkungan. Itu fakta. Sekarang kita ingin tahu siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan narasi yang meminta masyarakat ‘mengecilkan hal besar’ dan ‘menghilangkan hal kecil’. “Itu logika pembenaran. Justru kita harus berani membesarkan hal besar agar jadi perhatian publik dan penyelesaiannya terang-benderang.”
Transparansi adalah Bentuk Tertinggi dari Loyalitas
Dandi menyebut bahwa menyampaikan kritik atau dugaan kepada lembaga negara bukan bentuk ketidaksetiaan, melainkan bentuk loyalitas yang dewasa.
“Kalau institusi dipercaya, maka ia juga harus bersedia dikritik. Yang mencoreng nama baik TNI bukan media, tapi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran dan tidak diproses hukum. Kita harus bisa membedakan antara lembaga dan perilaku individu,” ujarnya.
Penutup: Bukan Soal Siapa, Tapi Soal Apa Polemik ini hendaknya tidak mengalihkan perhatian dari akar persoalan: maraknya gudang ilegal dan potensi keterlibatan aparat di dalamnya. Media, masyarakat sipil, dan institusi negara harus bersinergi mencari kebenaran, bukan saling curiga atau membungkam.
Karena pada akhirnya, yang dituntut masyarakat bukan nama dan jabatan, tapi keadilan dan keseriusan dalam menindak pelaku kejahatan, siapapun mereka.
Baca juga berita kami di:
