Boemimelayu.com– Jebolnya tanggul milik PT Felda Indo Mulia (FIM) di Parit Bandu, Dusun Tanjung Harapan, Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyisakan persoalan yang lebih besar dari sekadar kerusakan infrastruktur. Peristiwa tersebut berdampak terhadap 16,5 hektare lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat, dengan 13 kepala keluarga (KK) dilaporkan terdampak.
Perkumpulan Eksis (Ekologi Simetris) mendesak perusahaan tidak hanya memperbaiki tanggul, tetapi juga membuka secara transparan penyebab kerusakan, sistem pengawasan konstruksi, pengelolaan tata air, hingga tanggung jawab terhadap kerugian masyarakat.
Christian N., Departemen Advokasi dan Kampanye Perkumpulan Eksis, mengatakan jebolnya tanggul harus ditelusuri melalui pemeriksaan teknis yang menyeluruh. Menurut dia, perbaikan fisik tanpa mengungkap penyebab kerusakan berpotensi membuat persoalan serupa kembali terjadi.
Sejumlah faktor, kata dia, perlu diperiksa, mulai dari tekanan air, pasang air laut, curah hujan, debit air, kondisi tanah, rembesan, erosi, hingga kualitas konstruksi dan sistem drainase.
“Perlu dipastikan apa penyebab utama tanggul tersebut jebol. Apakah karena tekanan air, pasang tertinggi, kondisi tanah, kualitas konstruksi, atau faktor lainnya. Semua harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Eksis juga mempertanyakan apakah PT FIM telah memiliki kajian risiko hidrologi, hidrolika, dan konstruksi yang memperhitungkan kemungkinan debit air maksimum, pasang tertinggi, curah hujan ekstrem, karakteristik tanah, serta potensi kegagalan tanggul.
Selain itu, perusahaan diminta membuka catatan inspeksi dan pemeliharaan tanggul. Eksis menilai penting untuk mengetahui apakah pemeriksaan berkala telah dilakukan, apakah sebelumnya terdapat indikasi kerusakan, serta langkah antisipasi apa yang telah dijalankan sebelum tanggul jebol.
Persoalan Tata Air dan Audit Lingkungan
Lebih jauh, Eksis menyoroti sistem pengelolaan tata air di kawasan operasional PT FIM. Mengingat wilayah tersebut berada di kawasan bergambut, pengaturan kanal, drainase, dan aliran air dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Eksis mempertanyakan apakah pengendalian tata air perusahaan telah mempertimbangkan keseimbangan hidrologis kawasan, termasuk dampaknya terhadap lahan perkebunan dan pertanian masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Menurut Christian, pengelolaan air yang lebih mengutamakan perlindungan lahan perusahaan tanpa memperhitungkan kondisi lingkungan sekitar berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat.
Karena itu, Eksis mendorong audit lingkungan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan tata air, kemungkinan perubahan pola aliran air, serta dampaknya terhadap lingkungan dan lahan masyarakat.
Tidak hanya itu, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau persetujuan lingkungan perusahaan juga perlu diperiksa. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah risiko perubahan tata air, genangan, limpasan, dan potensi kerusakan lahan masyarakat telah diidentifikasi sejak awal.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama instansi teknis terkait didesak memeriksa pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), termasuk kesesuaian antara dokumen lingkungan dan praktik pengelolaan di lapangan.
13 KK Menunggu Kejelasan Tanggung Jawab Perusahaan
Di tengah persoalan tersebut, nasib masyarakat yang terdampak juga menjadi perhatian. Genangan air yang dilaporkan memengaruhi 16,5 hektare lahan perkebunan dan pertanian milik warga telah menyentuh sumber penghidupan sedikitnya 13 kepala keluarga.
Eksis menilai PT FIM harus memberikan kejelasan mengenai penanganan dampak, mekanisme penyelesaian kerugian, serta langkah pemulihan terhadap lahan masyarakat.
Perusahaan juga didorong menyampaikan rencana pencegahan agar kerusakan tanggul dan dampak serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan hanya fokus pada perbaikan tanggul. Penyebab kerusakan harus diketahui, dampak terhadap masyarakat harus ditangani, dan harus ada langkah pencegahan yang jelas,” tegas Christian.
Eksis meminta PT FIM membuka informasi mengenai kajian teknis pembangunan tanggul, dokumen AMDAL atau persetujuan lingkungan, laporan RKL-RPL, serta catatan inspeksi dan pemeliharaan infrastruktur tersebut.
Bagi Eksis, transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah pengelolaan risiko lingkungan dan pengawasan infrastruktur perusahaan telah berjalan sebagaimana mestinya.
Kasus ini sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab perusahaan: apa penyebab tanggul jebol, apakah sistem pengawasan dan pemeliharaan telah dilakukan secara berkala, bagaimana pengelolaan tata air diterapkan, serta siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu penjelasan resmi PT Felda Indo Mulia (FIM) mengenai penyebab jebolnya tanggul, hasil pemeriksaan teknis, dan langkah penanganan terhadap masyarakat terdampak. Redaksi membuka ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.