PALU, 17 November 2026 – Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan CSO Isu Hak Anak Sulawesi Tengah menemui Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendorong integrasi isu perlindungan hak anak, keadilan ekologis, dan kedaulatan pangan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Audiensi yang melibatkan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), Sepangan Gizi, dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) tersebut bertujuan menyampaikan hasil Focus Group Discussion (FGD) lintas organisasi masyarakat sipil sekaligus membangun kolaborasi konkret dengan pemerintah daerah.
Koalisi menilai pemenuhan hak anak tidak cukup hanya berorientasi pada akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat, memperoleh pangan bergizi, serta hidup di tengah kondisi ekologis yang aman juga harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan CAPPA dan jejaring CSO memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi anak-anak di wilayah pedesaan dan komunitas adat di Sulawesi Tengah, termasuk wilayah intervensi di Kabupaten Parigi Moutong.
Persoalan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur dan akses pendidikan di wilayah pelosok, dampak perubahan iklim, hingga pergeseran pola konsumsi pangan dan meningkatnya pencemaran sampah plastik.
Minimnya infrastruktur jalan dan terbatasnya fasilitas pendidikan di sejumlah desa, misalnya, masih menjadi hambatan bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan dan pemenuhan gizi secara layak.
Di sisi lain, peningkatan suhu ekstrem dan panjangnya hari tanpa hujan turut memicu kekeringan, penurunan debit air, serta ancaman gagal panen. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketersediaan pangan lokal yang menjadi sumber pemenuhan gizi keluarga.
Koalisi juga menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada makanan instan serta penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah dan ruang publik. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pangan lokal sekaligus memperburuk persoalan pencemaran lingkungan, terutama di wilayah pesisir.
Dorong Praktik Baik Berbasis Komunitas
Di tengah berbagai persoalan tersebut, sejumlah inisiatif masyarakat sipil bersama komunitas dampingan mulai menunjukkan praktik baik dalam memperkuat pemenuhan hak anak melalui pendekatan ekologis.
Melalui program Sehat Alam Sehat Anak (SASA) dan berbagai inisiatif lintas CSO di Sulawesi Tengah, sejumlah kegiatan telah dikembangkan di tingkat komunitas.
Salah satunya melalui pengembangan kebun sekolah yang disertai edukasi pemanfaatan pangan lokal bergizi. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan anak mengenai pangan sehat sekaligus mencegah risiko stunting dan malnutrisi.
Selain itu, terdapat upaya perubahan perilaku melalui pembiasaan membawa tumbler, pemilahan sampah, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah. Anak-anak juga didorong terlibat aktif dalam forum anak desa sebagai ruang partisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi.
Upaya penguatan literasi ekologis turut dilakukan melalui inisiatif jurnalisme warga bertajuk “Tong Basuara”. Program ini melibatkan anak muda dan komunitas untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal, memperluas literasi masyarakat pelosok, serta mengampanyekan perlindungan lingkungan hidup.
Delapan Agenda Kolaborasi untuk Pemerintah Daerah
Agar berbagai praktik baik di tingkat komunitas dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik, koalisi CSO mengajukan delapan agenda rencana kolaborasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Delapan agenda tersebut meliputi pengembangan sanitasi pesisir dan karya anak melalui penyediaan fasilitas MCK ramah anak serta media advokasi visual berbasis kreativitas anak.
Koalisi juga mendorong proyek menulis, media, dan membaca lingkungan untuk menghasilkan dokumen literasi ekologis yang ditulis anak sebagai sarana edukasi sebaya sekaligus bahan penyusunan policy brief.
Agenda lainnya adalah pendataan partisipatif Anak Tidak Sekolah (ATS), termasuk anak dengan disabilitas, berbasis wilayah atau zona. Pendataan ini diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak.
Selain itu, koalisi mengusulkan pembangunan pusat pengetahuan publik atau knowledge hub yang memuat data dan hasil riset mengenai kebutuhan serta persoalan anak di Sulawesi Tengah.
Penguatan jurnalisme ramah anak melalui pelatihan jurnalis dan penyusunan kode etik peliputan isu lingkungan juga menjadi perhatian. Langkah ini dinilai penting agar pemberitaan mengenai anak dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak mengabaikan hak-hak anak.
Koalisi turut mendorong forum diskusi kelompok terarah (FGD) multisektoral yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Forum tersebut diharapkan dapat menyelaraskan indikator lingkungan hidup, pangan, kesehatan, pendidikan, dan inklusi disabilitas.
Dua agenda lainnya adalah mendorong audiensi kebijakan agar isu hak anak atas lingkungan sehat, pangan, kesehatan, dan inklusi masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menyusun policy brief berbasis hasil riset kualitatif di tingkat tapak sebagai landasan perumusan kebijakan daerah.
Direktur Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Utari Octika Rani, yang mewakili Koalisi CSO Isu Hak Anak Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Keberhasilan dalam memperkuat hak anak tidak bisa kita lakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah, masyarakat sipil, dan anak-anak agar kebijakan daerah benar-benar berakar dari kebutuhan riil di tapak,” kata Utari dalam audiensi tersebut.
Melalui pertemuan ini, CAPPA dan jaringan CSO berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhenti pada komitmen dialog, tetapi mengambil langkah tindak lanjut melalui penguatan program lintas OPD dan integrasi agenda perlindungan hak anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Koalisi menilai pembangunan yang berpihak kepada anak harus memastikan tersedianya lingkungan hidup yang sehat, pangan yang layak, akses pendidikan yang inklusif, serta perlindungan terhadap dampak krisis iklim dan kerusakan ekologis.
Dengan demikian, pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi urusan sektor pendidikan dan kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan masa depan generasi muda Sulawesi Tengah yang sehat, tangguh, dan berkeadilan ekologis.
Tentang Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi
Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi merupakan organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen memperjuangkan keadilan ekologis, perlindungan hak masyarakat adat, serta pemenuhan hak anak dan perempuan di wilayah tapak.
Kontak Media:
Fatmawati
Fasilitator Anak dan Perempuan / Program SASA
Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi
WhatsApp: 0822-5984-4512
Email: cappa.keadilanekologi@gmail.com
Website: cappa.id