Parigi Moutong, Boemimelayu.com– Pemenuhan hak anak tidak cukup hanya dengan menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Hak atas lingkungan hidup yang sehat, pangan bergizi, serta ruang tumbuh yang aman juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam dialog multipihak bertajuk “Sinergi Lintas Sektor untuk Pemenuhan Hak Anak atas Keadilan Ekologi di Kabupaten Parigi Moutong” yang digelar Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bersama jaringan organisasi masyarakat sipil (CSO) di Hotel Anutapura Parigi, Rabu (18/11/2026).
Dialog itu mempertemukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, organisasi masyarakat sipil, dan Forum Anak Daerah Randa Kabilasa. Pertemuan tersebut mendorong agar isu hak anak atas lingkungan hidup dan pangan lokal tidak berhenti sebagai wacana, tetapi terintegrasi dalam kebijakan dan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutan Bupati Parigi Moutong yang diwakili Sekretaris Daerah Zulfinasran Achmad, pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan hak anak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral, sosial, dan konstitusional seluruh elemen masyarakat.
Menurut Zulfinasran, setiap anak berhak mendapatkan identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut harus dijamin tanpa membedakan kondisi ekonomi, geografis, maupun latar belakang sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi lingkungan hidup memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan hak anak. Pencemaran air, kerusakan hutan, buruknya pengelolaan sampah, perubahan iklim, hingga bencana ekologis dapat mengancam kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda.
Anak-anak, kata dia, membutuhkan akses terhadap air bersih, udara sehat, pangan yang aman, serta ruang hidup yang terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan.
“Pembangunan daerah harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, perlindungan anak, dan kelestarian lingkungan,” kata Zulfinasran.
Krisis Ekologi dan Kemiskinan Mengancam Hak Anak
Dalam dialog tersebut, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi memaparkan hasil konsolidasi dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama jaringan CSO isu hak anak Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Palu pada 27 Juni 2026.
Hasil konsolidasi mengidentifikasi sejumlah persoalan yang masih menghambat pemenuhan hak anak di tingkat komunitas.
Persoalan pertama berkaitan dengan keterbatasan geografis dan infrastruktur, terutama di wilayah pelosok desa. Minimnya akses jalan dan fasilitas pendidikan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi serta kesempatan anak memperoleh layanan pendidikan dan literasi.
Kedua, kemiskinan sistemik dan persoalan sosial budaya. Dalam kondisi ekonomi tertentu, anak terpaksa membantu orang tua bekerja di kebun sehingga waktu dan kesempatan untuk mengakses pendidikan menjadi terbatas. Persoalan ini juga diperburuk oleh praktik perundungan.
Ketiga, perubahan pola konsumsi masyarakat. Meningkatnya konsumsi makanan instan dan penggunaan plastik sekali pakai dinilai turut mengikis pengetahuan anak terhadap keanekaragaman pangan lokal.
Keempat, ancaman krisis ekologi dan perubahan iklim. Degradasi kawasan pesisir, keberadaan mikroplastik dalam rantai makanan, serta anomali suhu ekstrem di Parigi Moutong menjadi persoalan yang berpotensi mengancam kesehatan dan keberlanjutan sumber pangan anak.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, CAPPA bersama jaringan CSO juga mengembangkan sejumlah praktik baik, antara lain kebun sekolah, penanaman mangrove, pemilahan sampah di PAUD, edukasi pangan bergizi, dan literasi lingkungan.
Direktur CAPPA Keadilan Ekologi, Utari Octika Rani, mengatakan pemenuhan hak anak perlu dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dapat dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, melibatkan keluarga, sekolah, tokoh adat, dan masyarakat,” ujar Utari.
Melalui program Sehat Alam Sehat Anak (SASA), CAPPA mendorong penguatan hak anak atas lingkungan hidup dan pangan lokal. Program tersebut dijalankan melalui pengembangan kebun sekolah, literasi kreatif, pengenalan pangan lokal, serta penyediaan ruang ekspresi bagi anak.
83 Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak
Di sisi lain, persoalan perlindungan anak di Parigi Moutong juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parigi Moutong, Hairudin, menjelaskan bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan keluarga.
Dalam sistem tersebut, anak tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Parigi Moutong tercatat telah memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama sebanyak lima kali, yakni pada 2019, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan predikat ke kategori Madya, Nindya, hingga Utama.
Namun, peningkatan predikat tersebut membutuhkan penguatan kebijakan dan kelembagaan. Sejumlah langkah yang diperlukan antara lain optimalisasi Gugus Tugas KLA, pembaruan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, penguatan data anak terpilah, serta integrasi program dan anggaran pemenuhan hak anak dalam perencanaan OPD.
Hairudin juga mengungkapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mencatat 83 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak dan 25 kasus merupakan kekerasan fisik terhadap orang dewasa.
“Ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan anak masih menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah, baik melalui pencegahan maupun penanganan kasus,” kata Hairudin.
Mendesak Hak Anak Masuk dalam Perencanaan Daerah
Melalui dialog multipihak tersebut, CAPPA bersama jaringan organisasi masyarakat sipil mendorong agar pemenuhan hak anak atas keadilan ekologi menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Sejumlah usulan yang mengemuka meliputi penguatan mitigasi bencana berbasis anak, pengembangan literasi ekologis melalui karya tulis anak, pendataan anak tidak sekolah dan anak penyandang disabilitas, serta pengembangan basis data dan riset kebutuhan anak.
Selain itu, peserta dialog mendorong penguatan jurnalistik ramah anak, pembentukan forum diskusi multisektoral, integrasi isu hak anak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penyusunan policy brief sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dinilai penting agar berbagai praktik baik yang telah berjalan di tingkat desa dan komunitas dapat diperluas melalui dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.
Dialog ini sekaligus menegaskan bahwa keadilan ekologi tidak dapat dipisahkan dari agenda perlindungan anak. Sebab, kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan hilangnya sumber daya alam, melainkan juga ancaman terhadap hak anak untuk hidup sehat, memperoleh pangan layak, tumbuh aman, dan memiliki masa depan yang berkelanjutan.