JAKARTA – Tim Independen untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (TINDAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami seluruh pihak yang tercantum dalam daftar rombongan penerbangan Private Jet Legacy 600, yang menjadi objek laporan dugaan ketidakwajaran biaya, potensi pemborosan anggaran, serta urgensi penggunaan pesawat dalam perjalanan sejumlah pejabat dan perwakilan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Sorotan TINDAK kini mengarah pada rombongan yang disebut melibatkan unsur SKK Migas, staf Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan MI-INPEX. Organisasi tersebut meminta KPK tidak hanya menelaah dokumen perjalanan, tetapi juga mengurai siapa saja yang terlibat, apa kepentingan perjalanan, bagaimana proses pengambilan keputusan, serta siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaannya.
Laporan pengaduan tersebut telah disampaikan TINDAK kepada KPK pada 16 Oktober 2026. Sebagai bentuk pengawalan, Sekretaris Jenderal TINDAK, Bona Tua Sinaga, S.Sos., mendatangi KPK untuk meminta perkembangan penanganan laporan.
Dalam kunjungan itu, Bona diarahkan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Pihak Dumas menjelaskan bahwa laporan TINDAK masih dalam proses penelaahan, termasuk untuk melihat kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi maupun indikasi pelanggaran administrasi.
Bona Tua Sinaga menyatakan TINDAK menghormati mekanisme yang berjalan di KPK. Namun, ia meminta agar proses penelaahan tidak menjadi alasan untuk menunda pendalaman substansi laporan.
“Kami datang untuk memastikan sejauh mana perkembangan laporan TINDAK. Kami mendapatkan penjelasan bahwa laporan masih dalam proses penelaahan. Tentu kami menghormati proses tersebut, tetapi kami juga mendesak agar KPK tidak berlarut-larut. Persoalan ini menyangkut transparansi penggunaan fasilitas dan pembiayaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bona.
NAMA-NAMA ROMBONGAN MENJADI PINTU MASUK PENDALAMAN
TINDAK menilai daftar rombongan penerbangan merupakan salah satu informasi penting yang harus diverifikasi dan didalami KPK. Berdasarkan daftar yang menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut, terdapat sejumlah nama yang disebut memiliki keterkaitan dengan lingkungan SKK Migas, Kementerian ESDM, maupun MI-INPEX.
Adapun nama-nama yang tercantum dalam daftar rombongan tersebut, yakni:
1. Ariana – disebut sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.
2. Firdaus Dewilmar – disebut sebagai Staf Khusus Kementerian ESDM.
3. Muhammad Farhan Yoga Isvara – disebut sebagai staf pemetaan yang mendampingi Firdaus Dewilmar.
4. Nurman Hidayat – disebut berasal dari lingkungan ESDM.
5. Eka Bayu Setta – disebut sebagai Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas.
6. George Masahala – disebut sebagai Kepala Divisi Formalities.
7. Eri Yuwono – disebut berasal dari SKK Migas.
8. Beni Sianturi – disebut berasal dari SKK Migas.
9. Rudi Imran – disebut sebagai VP SCM dan MI-INPEX.
10. Tiga orang anggota rombongan lainnya, yang identitas dan keterangannya juga perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta verifikasi dokumen penerbangan.
TINDAK menegaskan bahwa pencantuman nama-nama tersebut bukan merupakan tuduhan bahwa mereka terlibat tindak pidana. Namun, apabila benar tercantum dalam manifest atau daftar perjalanan yang menjadi objek pengaduan, keberadaan, kapasitas, tujuan, serta relevansi masing-masing dalam perjalanan tersebut dinilai perlu diklarifikasi secara objektif.
SKK MIGAS, STAF ESDM DAN MI-INPEX DIMINTA JANGAN LEPAS DARI PENDALAMAN
Sekjen TINDAK, Bona Tua Sinaga, menegaskan bahwa KPK harus menelusuri konstruksi perjalanan secara menyeluruh, termasuk keterlibatan unsur SKK Migas, Kementerian ESDM, dan MI-INPEX.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada siapa yang menggunakan fasilitas penerbangan, melainkan harus mengungkap siapa yang menginisiasi perjalanan, siapa yang menyetujui, apa agenda dan kepentingannya, serta bagaimana biaya penerbangan tersebut dibayarkan.
“Kami meminta KPK tidak hanya melihat nama-nama dalam daftar penerbangan sebagai formalitas. Harus ada pendalaman mengenai kapasitas masing-masing, agenda perjalanan, kepentingan yang dibawa, siapa yang mengundang, siapa yang memfasilitasi, dan siapa yang membayar. Semua itu harus terang,” ujarnya.
Ia menilai, keterlibatan sejumlah unsur dari sektor hulu migas menuntut transparansi yang lebih serius, terutama apabila perjalanan tersebut berkaitan dengan kegiatan, fasilitas, atau pembiayaan yang memiliki hubungan dengan kepentingan publik maupun keuangan negara.
“Kalau memang perjalanan ini memiliki urgensi dan dasar yang sah, silakan dibuktikan dengan dokumen, agenda, serta perhitungan biaya yang transparan. Tetapi apabila terdapat pemborosan, penyalahgunaan kewenangan, atau indikasi kerugian negara, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum,” lanjut Bona.
KPK DIMINTA TELUSURI URGENSI, SUMBER BIAYA DAN PIHAK YANG MEMUTUSKAN
TINDAK meminta KPK menguji sejumlah aspek mendasar dalam laporan tersebut, antara lain urgensi penggunaan Private Jet Legacy 600, kewajaran biaya penerbangan, sumber pembiayaan, mekanisme penyewaan atau pengadaan fasilitas, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Bona menegaskan, ketidakwajaran biaya tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, apabila terdapat indikasi penyimpangan, seluruh fakta harus diuji melalui dokumen dan keterangan pihak terkait.
“Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Tetapi jangan pula persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. KPK harus menguji fakta, memanggil pihak-pihak yang relevan, dan memastikan seluruh pembiayaan memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar proses penelaahan tidak menjadi tempat berhentinya laporan masyarakat, terutama ketika pengaduan menyangkut penggunaan fasilitas bernilai tinggi dan melibatkan sejumlah pihak dari institusi maupun sektor usaha yang berbeda.
TINDAK: JANGAN ADA PIHAK YANG LUput DARI KLARIFIKASI
TINDAK menegaskan akan terus mengawal laporan pengaduan tertanggal 16 Oktober 2026 tersebut sampai terdapat kejelasan mengenai hasil penelaahan dan tindak lanjut KPK.
Organisasi itu meminta KPK memeriksa relevansi keterlibatan seluruh pihak dalam daftar penerbangan, menelusuri sumber pembiayaan, menguji urgensi penggunaan pesawat, serta mengungkap proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban perjalanan.
“Kami mendesak KPK melakukan pendalaman secara menyeluruh. Unsur SKK Migas, staf ESDM, maupun pihak MI-INPEX yang relevan dengan perjalanan ini harus dimintai klarifikasi apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan. Jangan sampai ada informasi penting yang terlewat hanya karena pemeriksaan berhenti pada dokumen,” ungkap Bona.
Ia menambahkan, pengawalan laporan tersebut bukan untuk menghakimi individu atau institusi tertentu, melainkan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti.
“Publik berhak mengetahui apakah penggunaan Private Jet Legacy 600 tersebut memiliki dasar kepentingan yang sah, apakah biayanya wajar, dan siapa yang bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan. Jangan biarkan laporan ini menguap tanpa kepastian hukum,” pungkas Sekjen TINDAK.