Opini Publik
Oleh: Budi Prasetyo, Pekerja Serabutan
Boemimelayu.id – Indonesia adalah negeri kaya sumber daya alam. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai lautan, ada emas, batu bara, minyak, gas bumi, nikel,tembaga, dan mineral lainnya yang berkilau menyimpan janji kemakmuran.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kekayaan itu selalu membawa berkah? Atau justru menjadi beban, menyisakan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kesenjangan yang kian melebar?
Di dunia akademik, ada istilah kutukan sumber daya atau resource curse. Istilahini muncul dari serangkaian studi yang menunjukkan bahwa negara yang kaya
sumber daya sering kali justru tertinggal secara ekonomi dan sosial. Salah satutokoh yang menegaskan hal ini adalah Richard Auty (1993), yang kemudian
diperkuat oleh Jeffrey Sachs dan Andrew Warner (1995, 1999, 2001).
Mereka menyebut bahwa kekayaan sumber daya sering melahirkan ketergantungan yang berbahaya: negara terlena dengan hasil ekspor mentah, malas membangun sektor produktif, dan akhirnya terjebak dalam siklus “keruk-jual-foya-foya.
”Ketika harga komoditas dunia naik, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi ketika harga jatuh, krisis datang tanpa ampun. Bukan hanya itu. Kekayaan sumber daya juga sering memperburuk tata kelola. Sektor ekstraktif seperti tambang rentan menciptakan hubungan gelap antara kekuasaan politik dan kekuatan modal.
Hasilnya? Oligarki menguat, demokrasi melemah. Di banyak negara, ini melahirkan konflik sosial, bahkan kekerasan.
Namun apakah itu takdir? Tidak selalu. Banyak contoh negara di dunia yangberhasil membuktikan bahwa sumber daya bisa menjadi berkah, asalkan dikelola dengan baik. Norwegia, misalnya, sukses membangun dana abadi dari minyak bumi yang kini menjadi salah satu terbesar di dunia.
Uang hasil minyak mereka tidak dihabiskan, tapi disimpan untuk generasi mendatang. Botswana, negara kecil di Afrika, berhasil menggunakan hasil tambang berlian untuk membangun
pendidikan dan kesehatan yang kuat. Chile juga demikian. Tambang tembaganya berhasil dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat nyata bagi rakyatnya. Kuncinya ada di tata kelola. Ini yang ditegaskan oleh Daron Acemoglu dan James Robinson dalam karya mereka Why Nations Fail (2012).
Menurut mereka, negara akan berhasil jika memiliki institusi yang kuat, transparan, akuntabel, dan inklusif. Bukan soal ada tidaknya tambang, tapi bagaimana sistemnya bekerja untuk semua, bukan hanya untuk segelintir elit.
Indonesia sesungguhnya punya pengalaman baik. Pada masa Orde Baru, sektor migas pernah menjadi tulang punggung pembangunan. Berkat peran teknokrat yang dikenal sebagai Mafia Barkeley, Presiden Soeharto berhasil diyakinkan untuk tidak boros.
Hasil minyak dipakai membangun ribuan SD Inpres, Puskesmas, dan irigasi pertanian. Indonesia bahkan pernah meraih swasembada beras pada 1984. Ini contoh bahwa sumber daya bisa menjadi berkah jika diarahkan untuk kepentingan jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat.
Tapi hari ini, situasinya berubah. Sektor migas merosot, tambang mineral dan batu bara justru mendominasi. Persoalannya, dampak lingkungan dari tambang minerba jauh lebih brutal. Lubang-lubang tambang dibiarkan menganga, sungaisungai tercemar, hutan rusak, masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya.
Ini semua menjadi luka yang sulit disembuhkan. Lebih dari itu, tata kelola tambang kita masih jauh dari ideal. Masih ada tambang ilegal, pengemplangan pajak, reklamasi yang diabaikan, dan izin-izin yang keluar tanpa partisipasi masyarakat.
Namun kita tidak harus pesimistis. Indonesia masih punya pilihan. Pilihan itu ada di tangan kita bersama. Kita bisa membiarkan tambang menjadi sumber petaka, atau mengubahnya menjadi pilar pembangunan berkelanjutan. Kita butuh lembaga pengawas yang kuat, kita butuh transparansi, kita butuh hilirisasi yangsesungguhnya, bukan sekadar jargon.
Kita juga harus memastikan bahwa hasiltambang bukan hanya untuk kas negara, tapi untuk membangun kapasitas manusia Indonesia. Pendidikan, kesehatan, inovasi, dan riset harus menjadi prioritas agar kita tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Lebih dari itu, kita membutuhkan keberanian politik untuk berkata:
pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan generasi masa depan bukanlah pembangunan,
melainkan perampasan hak anak cucu kita. Tambang bisa habis. Tapi ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan hidup tidak akan pernah habis.
Kita boleh saja membangun pabrikpabrik dan jalan-jalan, tetapi jika hutan habis dan sungai tercemar, itu bukan
kemajuan, itu kerusakan. Maka tugas kita hari ini bukan hanya memilih jalan yang mudah, tetapi memilih jalan yang benar. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita menambang, tetapi oleh seberapa bijak kita memanfaatkan kekayaan itu untuk generasi mendatang Sebagaimana dikatakan Acemoglu dan Robinson, “institusi yang inklusif membawa kemakmuran, sedangkan institusi yang ekstraktif membawa kehancuran.
” Kita tidak ingin meninggalkan lubang tambang, tetapi meninggalkan jejak kebaikan. Kita tidak ingin hanya mewariskan tanah gersang, tetapi mewariskan harapan dan masa depan. Pilihan itu ada di tangan kita. Dan waktu untuk memilih adalah sekarang. Wallahu a’lam bishawab..
About the Author
